You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Jakbar Galakkan Program KB Vasektomi
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Jakbar Galakkan Program KB Vasektomi

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus menggalakkan program keluarga berencana (KB) dengan cara vasektomi.

Di Jakarta Barat akibat program KB sempat tidak jadi prioritas laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Barat yang semula hanya 1,9 juta mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 2,3 juta penduduk

“Khususnya di Jakarta Barat akibat program KB sempat tidak jadi prioritas laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Barat yang semula hanya 1,9 juta mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 2,3 juta penduduk,” ujar M Yuliadi, Wakil Walikota Jakarta Barat, Kamis (14/5).

Dikatakan Yuliadi, selama ini program KB akseptornya didominasi wanita dengan menggunakan KB suntik, spiral, pil, dan lain sebagainya. Saat ini, program KB tersebut digalakkan dengan cara vasektomi.  

DKI Luncurkan 6 Mobil Pelayanan KB

“Selama ini kurang efektifnya program KB vasektomi karena adanya fatwa haram dari MUI mengenai vasektomi karena prinsipnya pemandulan hingga dinilai vasektomi menutup peluang pasangan untuk memiliki keturunan,” ucap Yuliadi.

Hal itu membuat peserta program KB vasektomi menjadi minim yakni hanya 0,9 persen akseptor dari yang ditargetkan sebanyak 1,5 persen akseptor. Saat ini, MUI telah mengeluarkan fatwa baru yang memperbolehkan (mubah) vasektomi.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11733 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1312 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati